Jika anda mempunyai pertanyaan seputar hukum perjanjian dan bisnis, bisa menghubungi kami.
Di bawah ini adalah contoh pertanyaan yg telah kami bahas.
law firm
20.11.11
Masalah Investasi
Kasus
Seorang menanamkan modal ke perusahaan A, tanpa disertai perjanjian tertulis, atau kejelasan pembagian keuntungan.
Kemudian dalam pralktek modal tsb tidak dikembalikan dan tidak ada pembagian dividen.
Pertanyaan:
Bagaimana tindakan hukum utk masalah ini?
Jawaban:
Dari kasus ini ada beberapa hal yg diperhatikan:
Yaitu tidak adanya perjanjian tertulis oleh karenanya hal tersebut termasuk lingkup pidana yg berupa penyerahan modal ke pihak lain.
Jadi Walaupun berupa kegiatan bisnis, tapi karena tidak adanya perjanjian tertulis, maka lebih cenderung merupakan tindak pidana penipuan dan pengelapan, yaitu pasal 372 dan dan 378 KUHP dan dapat melaporkannya ke polisi utk dilakukan panggilan dan penahanan tersangka bila perlu.
Sedangkan cara lain dgn musyawarah yaitu menuliskan somasi atau peringatan ke pihak lain itu agar melakukan pemenuhan prestasi yg lalai, jika ia bandel maka cara penyelesaian secara pidana dapat segera dilakukan
Seorang menanamkan modal ke perusahaan A, tanpa disertai perjanjian tertulis, atau kejelasan pembagian keuntungan.
Kemudian dalam pralktek modal tsb tidak dikembalikan dan tidak ada pembagian dividen.
Pertanyaan:
Bagaimana tindakan hukum utk masalah ini?
Jawaban:
Dari kasus ini ada beberapa hal yg diperhatikan:
Yaitu tidak adanya perjanjian tertulis oleh karenanya hal tersebut termasuk lingkup pidana yg berupa penyerahan modal ke pihak lain.
Jadi Walaupun berupa kegiatan bisnis, tapi karena tidak adanya perjanjian tertulis, maka lebih cenderung merupakan tindak pidana penipuan dan pengelapan, yaitu pasal 372 dan dan 378 KUHP dan dapat melaporkannya ke polisi utk dilakukan panggilan dan penahanan tersangka bila perlu.
Sedangkan cara lain dgn musyawarah yaitu menuliskan somasi atau peringatan ke pihak lain itu agar melakukan pemenuhan prestasi yg lalai, jika ia bandel maka cara penyelesaian secara pidana dapat segera dilakukan
15.7.11
Hutang piutang
Seorang polisi meminjam uang, tetapi dalam proses selanjutnya sulit utk ditagih.
Apakah polisi juga dapat dituntut?
apa ada cara lain selain mengajukan kasus ini ke pengadilan , dan berapa biaya di pengadilan?
Jawaban:
Dari kasus Bapak, kita harus melihat dulu jenis kasusnya:
1. Jika hanya bersifat hutang piutang biasa dan tidak ada unsur penipuan, maka secara hukum masuk dalam lingkup perdata, dimana prosesnya lewat pengadilan, yaitu lewat gugatan
2. Jika ada unsur penipuan, maka kasusnya masuk pidana, dan harus lapor ke polisi.
Dalam hal ini provost sebagai lembaganya
Besar beaya utk kasus ini tergantung di lapangan.
Cara lain adalah berbicara kepadanya sekali lagi, secara baik2, dan anda ungkapkan jika tidak ada respon anda akan lapor kepada atasannya atau instansi polisi yang lebih tinggi agar menjadi peneguran baginya
Jika tidak berhasil juga, anda dapat minta bantuan provost atau instansi yang mengurusi masalah disiplin anggota polisi ttg kejadian ini.
Mungkin jalan tersebut dapat membantu
Apakah polisi juga dapat dituntut?
apa ada cara lain selain mengajukan kasus ini ke pengadilan , dan berapa biaya di pengadilan?
Jawaban:
Dari kasus Bapak, kita harus melihat dulu jenis kasusnya:
1. Jika hanya bersifat hutang piutang biasa dan tidak ada unsur penipuan, maka secara hukum masuk dalam lingkup perdata, dimana prosesnya lewat pengadilan, yaitu lewat gugatan
2. Jika ada unsur penipuan, maka kasusnya masuk pidana, dan harus lapor ke polisi.
Dalam hal ini provost sebagai lembaganya
Besar beaya utk kasus ini tergantung di lapangan.
Cara lain adalah berbicara kepadanya sekali lagi, secara baik2, dan anda ungkapkan jika tidak ada respon anda akan lapor kepada atasannya atau instansi polisi yang lebih tinggi agar menjadi peneguran baginya
Jika tidak berhasil juga, anda dapat minta bantuan provost atau instansi yang mengurusi masalah disiplin anggota polisi ttg kejadian ini.
Mungkin jalan tersebut dapat membantu
14.7.11
Perjanjian kerjasama
Kasus posisi:
Dalam perjanjian kerjasama pengambilan foto antara A dan B (A= yang mengambil foto, B= pihak yang meminta foto) disepakati mengambil foto kamar hotel yang didekorasi oleh pihak lain yang disewa B. Kemudian tanpa sepengetahuan B, pihak A menyerahkan foto kamar tersebut kepada pihak hotel untuk dipakai sebagai gambar banner promosi hotel tersebut. Apakah pihak A dapat dituntut oleh pihak B?
Jawaban:
Berdasar kasus tersebut, maka mungkin saja tuntutan dapat ditujukan kepada A mengingat bahwa awal dari perjanjiannya foto tersebut adalah terjadi atas pesanan atau kesepakatan dengan pihak B sebagai pengantin/pemesan foto dan bukan tujuan lain
Tapi dasar yang diberikan sebagai tuntutan harus jelas dan kuat, jika tidak, maka pihak A mempunyai kesempatan untuk mematahkan dalil2 penuntut tsb,
Jadi A harus melihat dulu atas dasar apa tuntutan tesebut diajukan oleh pihak B
sebaiknya hal tersebut dibicarakan secara baik2 oleh pihak pemesan foto untuk kebaikan bersama
Langganan:
Postingan (Atom)